Ada Aspek Lain yang Tak Kalah Penting Selain Pemilu Serentak | Politik - Gatra

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomentar soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tidak dapat dipisahkan dan mesti dilaksanakan secara serentak. Mengenai hal itu, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharudin mengungkapkan ada aspek lain yang tak kalah penting selain penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia.

Aspek lain yang mesti diperhatikan dalam proses tata kelola pemilu, kata Bahtiar antara lain soal sistem pemilu, manajemen, sistem pendapilan, terkait Parliament dan President Threshold, konversi suara, dan juga soal kelembagaan penyelenggara pemilu. Menurutnya, kedepan penyelenggaraan pemilu tidak hanya harus efisien, tetapi juga harus lebih berkualitas dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya.  "Kita juga kan tentunya ingin membuat penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien. Bukan hanya efisiensi, tapi juga harus lebih berkualitas," ujarnya saat dihubungi Gatra.com, Senin (2/3).

Tidak hanya itu, yang menjadi perhatiannya juga terkait pengunaan teknologi dalam proses pemilu. Dia menilai hal ini perlu dibahas apakah nantinya peraturan pemanfaatan teknologi dalam kegiata pemilu ini akan tetap berada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau menjadi norma Undang-Undang.

Tidak sampai disitu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Dirjen Polpum Kemendagri ini menerangkan perlu disepakati aturan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Bahtiar menganggap bahwa aturan main bagi peserta pemilu tidak perlu terlalu ketat. "Tidak boleh juga kan misalnya pemilu menjadi sangat rigid sehingga orang takut. Padahal kan saat pemilu itu perserta itu ingin membangun citra diri, kalau tidak boleh ini itu kan menjadi masalah juga," tuturnya.

Secara lebih lanjut dia menjelaskan, masa kampanye nantinya perlu diperhatikan. Selain banyaknya biaya yang akan dikeluarkan, panjangnya masa kampanye dapat mengganggu stabilitas dan fisik peserta pemilu. 

Dia menyatakan Kemendagri menghargai putusan MK untuk melakukan proteksi terhadap keserentakkan penyelenggaraan pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, meskipun 6 model pemilu serentak versi MK masih terbuka.

Bahtiar mengaku masih menunggu jadwal pembahasan RUU Pemilu dengan DPR dimana juga akan membahas 6 model pemilu serentak yang diputuskan oleh Hakim MK disamping menyiapkan catatan isu apa saja yang perlu diperhatikan selain masalah keserentakkan. "Jadi banyak sebenarnya isu pentinya. Mungkin bisa sampai 10-15 isu, sisanya ya isu teknis," jelasnya.

Sambil menunggu panggilan DPR, Kemendagri berencana mengundang beberapa NGO di sektor politik dan DPD untuk berdiskusi terkait putusan MK tersebut. Hal ini, lanjut Bahtiar, sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk melibatkan publik sebelum membuat kebijakan. "Terkait pembahasannya kami juga kan akan berdiskusi dengan Kementerian/Lembaga yang lain. Lalu juga nanti ada arahan Presiden sendiri seperti apa," katanya.

---

Reporter: Drean Muhyil Ihsan
Editor: Rohmat Haryadi

---

Let's block ads! (Why?)

"penting" - Google Berita
March 03, 2020 at 05:39AM
https://ift.tt/2TvM2I2

Ada Aspek Lain yang Tak Kalah Penting Selain Pemilu Serentak | Politik - Gatra
"penting" - Google Berita
https://ift.tt/2mMnZYW

Bagikan Berita Ini